Postingan

KETIKA HUKUM BELUM TENTU ADIL: MENIMBANG KONSEPSI KEADILAN DARI PLATO HINGGA JOHN RAWLS DALAM PRAKTIK PERADILAN INDONESIA

Gambar
  ARTIKEL ILMIAH FILSAFAT HUKUM KETIKA HUKUM BELUM TENTU ADIL: MENIMBANG KONSEPSI KEADILAN DARI PLATO HINGGA JOHN RAWLS DALAM PRAKTIK PERADILAN INDONESIA Derman P. Nababan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Mahasiswa Program Doktor Hukum dan Pembangunan, Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya-2026 ABSTRAK Relasi antara hukum positif dan keadilan merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum. Dalam praktik peradilan, penerapan undang-undang secara tekstual dapat menimbulkan ketegangan dengan tuntutan keadilan substantif. Artikel ini menganalisis konsepsi keadilan dari Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, John Rawls, Jacques Derrida, dan Gustav Radbruch serta menilai relevansinya bagi sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Kajian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik ...

POLITIK DAN DILEMA KEKUASAAN: ANALISIS ATAS KETIDAKPASTIAN, KONTRAK SOSIAL, DAN ETIKA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Gambar
POLITIK DAN DILEMA KEKUASAAN: ANALISIS ATAS KETIDAKPASTIAN, KONTRAK SOSIAL, DAN ETIKA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Derman P. Nababan (Mahasiswa Program Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, Surabaya, 2026) Abstrak Kekuasaan politik mengandung dilema yang bersumber dari ketegangan antara mandat normatif, kepentingan aktor, dan keterbatasan institusional. Artikel ini mengkaji ketegangan tersebut melalui metafora “kuda liar” untuk menggambarkan karakter kekuasaan yang dinamis, sulit diprediksi, dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemegang jabatan. Pembahasan mengintegrasikan perspektif etika politik Max Weber dengan isu representasi elektoral, patronase, utang politik, psikologi massa, dan kompromi demokratis. Analisis menunjukkan bahwa janji politik dapat kehilangan kredibilitas apabila tidak mempertimbangkan kapasitas implementasi, dukungan elektoral dapat berkembang menjadi ketergantungan melalui tuntutan balas jasa, dan loyalitas kelompok dapat mengurangi obj...